Proyek RKB PAUD Sampang Mangkrak, Dana Pokir DPRD Disorot

Sampang - Harapan siswa PAUD Hidayah Arrum di Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang untuk menempati ruang kelas baru terpaksa tertunda. Proyek pembangunan gedung pendidikan tersebut mangkrak akibat ketidakjelasan pencairan anggaran yang bersumber dari program Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD setempat.

Tarik Ulur Anggaran Pokir DPRD

Status pendanaan menjadi akar masalah terhentinya pekerjaan fisik di lapangan. Publik awalnya menyoroti Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang sebagai penanggung jawab penuh. Namun, institusi tersebut menampik tudingan keterlibatan dalam eksekusi fisik bangunan.

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Informal Disdik Sampang, Dewi Trisna, menegaskan letak kewenangan dari pembangunan fasilitas belajar tersebut.

"Itu program Pokir DPRD, bukan dari dinas. Kami (Disdik) hanya menganggarkan untuk perencanaannya saja, kalau untuk kegiatan fisik tidak ada, bisa dicek di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik),” ungkapnya.

Mengenai potensi kelanjutan alokasi dana pada APBD tahun berikutnya, pihak dinas belum berani memberikan jaminan pasti. Keputusan mutlak di masa depan sangat bergantung pada postur keuangan daerah.

"Harus melihat ketersediaan anggaran dulu," pungkas Dewi.

Pelaksana Proyek Hentikan Pekerjaan

Kondisi tanpa kepastian ini memukul pihak swasta yang menjalankan pembangunan. Ketidaklancaran aliran dana memaksa pelaksana proyek menghentikan seluruh aktivitas pertukangan.

Jamawi selaku penanggung jawab lapangan mengaku posisinya terjepit karena terlanjur mengeluarkan modal pribadi dalam jumlah signifikan demi menalangi pekerjaan awal.

“Sampai sekarang anggarannya belum cair, saya sudah menghabiskan dana sekitar Rp60 juta. Akan dilanjutkan bagaimana? Kalau dananya tidak jelas. Bisa rugi besar saya," ungkapnya.

Dampak Langsung pada Siswa

Di tengah sengkarut administrasi yang berujung pada proyek mangkrak Sampang ini, pihak sekolah menjadi pihak yang paling dirugikan. Kebutuhan fasilitas belajar mengajar yang layak semakin mendesak untuk segera dipenuhi.

Ketua Yayasan PAUD/KB Hidayah Arrum, Mursidah, menyatakan bahwa institusinya sejak awal hanya menerima informasi turunnya alokasi dana dari pemerintah daerah untuk tahun 2025.

"Kalau tidak salah anggarannya sekitar Rp170 juta," terang Mursidah kepada Jatimnet.com, Rabu 25 Maret 2026.

Fisik bangunan yang kini terbengkalai sejatinya diproyeksikan untuk menampung kegiatan operasional harian. Situasi ini memicu kekhawatiran pihak pengelola pendidikan karena ruangan yang ada sudah tidak representatif.

“Terus terang, sekolah kami sangat membutuhkan ruang kelas untuk menunjang kegiatan pembelajaran," ujarnya.